Jakarta - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mendesak pemerintah untuk tak takut melakukan renegosiasi kontrak tambang. Tak ada perusahaan tambang di Indonesia yang dapat keistimewaan dan tak tersentuh termasuk Freeport.
"Tidak ada yang untouchable, kan semua berdasarkan hukum, saya katakan dalam sambutan saya kita bicara nasionalisme tapi juga harus hormati kontrak. Semua pembicaraan dari kontrak karya, tidak hanya Freeport dilakukan berdasarkan persetujuan dua belah pihak," tutur Aburizal dalam diskusi soal tambang dan listrik di kantor pusat DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (7/10/2011).
Menurut pria yang akrab disapa Ical ini, dia pernah memaksa perusahaan migas raksasa asal AS Exxon untuk merenegosiasi kontraknya di Blok Cepu dan berhasil. "Jadi kita bisa, asal orang masih untung. Kalau nggak untung susah," imbuhnya.
Menurut data yang diperoleh detikFinance, perusahaan tambang yang sama sekali tidak setuju renegosiasi kontrak karya adalah:
- Freeport Indonesia Co
- PT Irja Eastern Minerals Co
- PT Nabire Bakti Mining
- PT Pasik Masao.
Menko Perekonomian Hatta Rajasa sebelumnya mengatakan, pemerintah berniat untuk melakukan renegosiasi kontrak karya.
Ada beberapa kewajiban yang akan ditekankan pemerintah dalam kontrak baru pertambangan yaitu mulai dari pembagian royalti, kewajiban memproses di dalam negeri, perpanjangan/perluasan kontrak, aturan divestasi saham, dan lain sebagainya. Bahkan pemerintah juga mengarahkan soal kewajiban alokasi distribusi produk tambang ke dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).
Freeport secara tegas telah menyatakan menolak rencana pemerintah tersebut karena menilai kontraknya sudah cukup adil bagi pemerintah Indonesia.
"Kami yakin bahwa kontrak kami cukup adil bagi setiap pihak dan menghasilkan kontribusi cukup besar bagi pemerintah, jika dibanding dengan negara penghasil utama bahan tambang lainnya di dunia," tutur General Superintendent Corporate Communications PT Freeport Indonesia Ramdani Sirat.
0 komentar:
Posting Komentar